Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti maraknya pembangunan lahan parkir dan bangunan permanen di atas drainase di Kota Mataram. Dewan menduga penutupan aliran drainase menjadi pemicu banjir di Mataram pada Minggu (6/7/2025).
“Dari hasil pengamatan saya di beberapa lokasi terdampak banjir banyak aliran drainase di lingkungan-lingkungan sampai bahu jalan dijadikan area parkir,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB Muzhir di ruangannya, Rabu (9/7/2025) petang.
Menurut Muzhir, banjir bandang yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi yang paling parah dalam 50 tahun terakhir lantaran ribuan warga Mataram terdampak. Ia pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk membongkar bangunan permanen yang berdiri di atas drainase.
“Itu jembatan di Kelurahan Kekalik Jaya kami minta dibongkar. Itu ada juga rumah warga di tepi sungai dibongkar. Kami kira ini memang perlu keberanian wali kota membongkar drainase yang ditutup menjadi jalan dan lapak,” imbuh politikus PPP itu.
Dia mencontohkan beberapa aliran drainase yang ditutup dengan beton di Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, dan Kelurahan Cakra Barat, Lingkungan Karang Kemong. Ia menyayangkan hampir semua aliran drainase di wilayah itu ditutup dengan bangunan permanen.
“Itu ada jadi kamar mandi juga. Kami desak wali kota agar ini dibongkar. Untuk Sungai Ancar yang di dekat Universitas Mataram juga harus dikeruk oleh pemerintah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS),” tegas Muzhir.
Muzhir menuturkan bencana banjir tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Mataram. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi agar banjir tak terulang pada waktu mendatang.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Itu sungai Ancar harus dikeruk. Dan bangunan-bangunan di area sungai ini perlu ditertibkan agar tidak terulang. Bila perlu perketat perizinan pembangunan di bantaran sungai,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin juga menyoroti maraknya pembangunan di bantaran sungai diduga menjadi penyebab utama banjir bandang menerjang 30 ribu warga Mataram. Selain itu, lemahnya pengelolaan sampah juga menjadi penyebab utama banjir di wilayah itu.
“Kami kira pemerintah harus segera mereview dan evaluasi ekologi seluruh sungai di Mataram. Harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga upaya normalisasi agar sesuai dengan fungsinya untuk mengalirkan air ke laut,” ujar Amri, Selasa (8/7/2025).
