Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mendata kos-kos mewah di sejumlah titik. Pasalnya, ada aduan kos-kos elite ini beroperasi di luar koridor izin yang seharusnya.
“Fenomena (kos-kos ala hotel memang sedang menjamur). Bahkan, di kota-kota besar, kos-kosan dipergunakan oleh semacam platform digital untuk sewa kamar hotel, tetapi itu rumah kos-kosan yang kamarnya disulap seperti (kamar) hotel,” kata Camat Cakranegara, Irfan Syafindra, saat dikonfirmasi infoBali, Minggu (29/6/2025).
Irfan akan segera melakukan survei dari satu pondokan ke pondokan lain yang terindikasi sebagai kos mewah. Pengecekan ke sejumlah pondokan atau kos-kos mewah di Kecamatan Cakranegara untuk mendapatkan informasi terkait biaya sewa dan fasilitas yang diberikan oleh kos elite tersebut.
“(Nanti kami tanya) soal berapa harga sewa harian atau bulanan, itu yang perlu kami tahu. Karena ini kan bisa jadi potensi PAD yang bisa kami kejar (dari keberadaan kos-kos elite ini),” jelas Irfan.
Terlebih, menurut Irfan, banyak pondokan di Kecamatan Cakranegara yang belum berubah menjadi hotel. “(Sampai sekarang) nama-nama pondokan belum ada yang mengarah ke nama hotel, namanya masih house of bla bla, masih juga pondokan. Mudah-mudahan itu murni bukan untuk mengelabui pajak atau retribusi pendapatan daerah,” tutur Irfan.
Padahal, menurut Irfan, ada sejumlah bangunan pondokan atau kos-kos elite di Cakranegara. Hal itu terlihat dari bangunan-bangunan lama yang kemudian diubah pemiliknya menjadi lebih modern, klasik hingga estetik ala gen Z.
“Secara faktual terlihat memang ada beberapa bangunan yang kami ketahui dipergunakan sebagai pondokan dan memang punya fasilitas yang lebih mirip (dengan) hotel. Ada bangunan (pondokan) baru (ala hotel), ada juga bangunan lama yang direnov menjadi baru atau di-upgrade istilahnya,” jelas Irfan.
Irfan berencana akan mengatur kos-kos mewah di Kecamatan Cakranegara. Harapannya, bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Mengingat, Cakranegara jadi salah satu kecamatan di Mataram yang memiliki jumlah pondokan atau kos-kos mewah di atas rata-rata.
“Saya inginnya ada aturan yang mengikat kos-kos elite ini supaya bisa jadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kalau dia jadi tren, nggak masalah hotel pun bersaing,” ujar Irfan.
Diberitakan sebelumnya, para pengusaha hotel di Mataram mengeluhkan menjamurnya kos-kos mewah di Mataram. Musababnya, para wisatawan lebih memilih menginap di kos elite ketimbang di hotel berbintang. Fasilitas yang ditawarkan pun layaknya hotel bintang, tetapi dengan harga lebih murah.
“Sebenarnya kos-kosan itu bukan kompetitor hotel, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang jadi perhatian adalah bagaimana operasionalnya,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa.
Menurut Adiyasa, para pelaku hotel di Mataram mengeluhkan kos-kosan elite itu menyediakan penyewaan kamar harian dan mingguan. Padahal, menurut dia, izin kos-kosan hanya untuk sewa bulanan. Adiyasa menilai hal itu merugikan pengelola hotel secara legal maupun fiskal.
“Yang jadi masalah, kos-kos elite ini pada operasionalnya mereka melayani harian, bahkan mingguan. Itu yang jadi masalah. Dari sisi aturan (pengelola kos elite) tidak sesuai dengan izin. Lalu, tidak memberikan kontribusi apa-apa ke pemerintah,” keluh Adiyasa.
Adiyasa menuding banyak kos elite di Mataram tidak mengantongi izin usaha seperti pengelolaan hotel. Walhasil, para pemilik kos-kosan itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana dilakukan pengelola hotel resmi.
“Kos-kosan yang tidak punya izin, bisa leluasa. Padahal, ada yang fasilitasnya lengkap, kolam renang, TV 50 inch, WIFI, semua lengkap. Hotel harus mengurus setidaknya 30 perizinan. Inilah yang tidak sehat, dari perizinan saja kontribusi ke pemerintah tidak ada,” tandasnya.
