Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours and Travel Agent/Asita) NTT, Oyan Kristian, menilai sejumlah kebijakan kontroversial pemerintah menyulitkan pelaku wisata dalam mempromosikan Labuan Bajo ke luar negeri. Ia meminta pemerintah duduk bersama dengan Asita dan stakeholder lainnya sebelum mengeluarkan kebijakan soal pariwisata.
“Saat kami promosi, ketika kami dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu membuat kami sulit untuk mempromosikan destinasi,” kata Oyan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Asita Manggarai Barat di Labuan Bajo, Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan itu dihadiri Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, Plt. Direktur BPOLBF, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Rani Siga, serta sejumlah asosiasi pelaku pariwisata.
Oyan menyebut, saat mempromosikan Labuan Bajo ke luar negeri, pelaku pariwisata justru kerap mendapat pertanyaan tentang isu kontroversial seperti kenaikan tiket masuk dan pembatasan kunjungan wisatawan.
“Kami di sana (luar negeri) sedang mempromosikan betapa indahnya Pink Beach, kita hanya punya satu Taman Nasional di dunia yang mempunyai binatang purba yaitu Komodo, tapi di sisi lain mitra kita dari pemerintah membuat kebijakan yang cukup mempersulit kami,” ungkap Oyan.
Menurutnya, waktu promosi yang seharusnya digunakan untuk menjelaskan keindahan Labuan Bajo malah habis untuk menjawab pertanyaan soal kebijakan pemerintah.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Kami datang mempromosikan destinasi tapi fokus kami jadi terganggu karena kami harus meng-counterback semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak sinergi dengan tujuan kami datang untuk promosi,” lanjutnya.
Oyan meminta pemerintah bersinergi dengan asosiasi pariwisata sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kebingungan di publik.
“Ini hal-hal kecil yang kita harapkan kita sama-sama sinergi. Jika bapa ibu pemerintah adalah pembuat kebijakan atau regulasi ingin mengambil atau membuat sebuah kebijakan mari kita duduk bersama, kita diskusi. Kita satu suara menyampaikan ke luar,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan jeda waktu sebelum menerapkan kebijakan baru agar tidak merugikan pelaku wisata yang sudah menjual paket jauh hari sebelumnya.
“Kami ajak seluruh stakeholder jika ada hal-hal baru yang mau diterapkan di destinasi kita, misalnya pembatasan kunjungan, atau destinasi-destinasi yang misalnya mau ditarik retribusi mungkin kasi jeda waktu. Jangan hari ini kita berdiskusi besok kita langsung aplikasikan,” ujarnya.
Oyan mencontohkan, pelaku pariwisata bisa kesulitan jika harga tiket masuk tiba-tiba berubah padahal wisatawan sudah membayar penuh paket yang ditawarkan.
“Jadi kalau tahun ini kita sudah bikin harga fix, misalnya masuk ke sebuah destinasi dengan harga tiket masuknya sekian, lalu tiba-tiba ada perubahan dari Pemerintah yang mendadak, membuat kami kesulitan. Karena tamu-tamu sudah membayar paket wisata yang mereka sudah booking kepada kita, lalu dalam perjalanan ada perubahan, siapa yang mau nombok,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi meminta semua pihak berpikir visioner dan tidak saling menyalahkan.
“Insan yang visioner adalah insan yang tidak hanya menyalahkan satu sama lain tapi insan yang mencari solusi dan berpikir visioner,” ujar Edi Endi.
Ia mendorong Asita berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan pariwisata. Menurutnya, Asita seharusnya menjadi pilar penting, bukan perusak.
“Jangan kita recokin rumah kita sendiri. Jangan kita runtuhkan fondasi pariwisata yang bertahun-tahun kita jaga, kita perjuangkan,” tegasnya.
