Banjir bandang yang melanda Kota Mataram pada Minggu (6/7/2025) berdampak pada ribuan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat sebanyak 9.899 kepala keluarga (KK) atau 38.673 warga terdampak banjir.
“Update siang ini, ada sekitar 9.899 KK atau 38.673 warga kita yang terdampak banjir,” kata Plt Kalak BPBD Kota Mataram Muzaki saat dikonfirmasi infoBali, Jumat (11/7/2025).
Menurut Muzaki, warga terdampak paling banyak berada di Kecamatan Sekarbela, Sandubaya, Ampenan, dan Cakranegara. Rinciannya, Sekarbela 16.868 jiwa, Sandubaya 12.124 jiwa, Ampenan 5.184 jiwa, dan Cakranegara 2.401 jiwa.
Banjir bandang juga merusak sejumlah infrastruktur dan rumah warga. BPBD mencatat ada 91 rumah rusak, 5 bangunan sekolah rusak, 4 tempat ibadah rusak, dan 4 kantor rusak. Selain itu, terdapat 7 jembatan rusak berat, 4 ruas jalan rusak, 8 mobil rusak berat, dan 2 sepeda motor hanyut.
Banyaknya jembatan rusak disebabkan debit air yang tinggi serta tumpukan material sampah yang menghantam jembatan dengan kecepatan tinggi.
Muzaki menjelaskan, penanganan darurat dilakukan Pemkot Mataram bersama Wali Kota Mohan Roliskana. Beberapa langkah yang telah dilakukan di antaranya droping logistik, evakuasi, pendataan, pelaporan kaji situasi, hingga aktivasi dumlap. Wali Kota juga menerbitkan SK Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Nomor 877/VII/2025 dengan masa berlaku 6-19 Juli 2025.
“Kondisi terkini, cuaca masih mendung tipis-berawan. Sementara kami membutuhkan kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji atau siap santap, air bersih, terpal, alat kebersihan, hygiene kit, seragam sekolah, pakaian, alat masak, tenda pengungsi, hingga selimut,” tutur Muzaki.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan memperkirakan kerugian akibat banjir bandang ini mencapai puluhan miliar rupiah.
“Ada miliaran kerugiannya, (mulai dari) kendaraan, rumah, bisa lebih,” katanya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprediksi total kerugian warga Mataram akibat banjir bandang mencapai Rp 55 miliar. Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi menjelaskan, estimasi ini dihitung dari kerugian satu KK rata-rata Rp 7 juta, ditambah kerusakan fasilitas umum senilai Rp 1 miliar.
