Sebanyak 64.062 warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menerima dana Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp 900 ribu. BLTS dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu disalurkan untuk Oktober hingga Desember 2025.
“Iya, dana BLTS itu bahkan sudah mulai cair dan warga sudah ada yang menerima,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah, Masnun, saat ditemui di Praya, Senin (10/11/2025).
Masnun mengatakan bantuan sosial (bansos) tersebut disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kantor Pos. Dana itu keluar setiap bulan sebesar Rp 300 ribu untuk Oktober hingga Desember tahun ini.
“Masyarakat akan terima Rp 900 ribu dalam satu kali pencairan untuk bantuan tiga bulan. Cuma sebenarnya itu satu bulan mereka dapat Rp 300 ribu, makanya jadi Rp 900 ribu diterima,” jelas Masnun.
Data awal penerima bantuan BLTS 2025 itu, tutur Masnun, ada sebanyak 68.062 orang. Namun, setelah dilakukan verifikasi, jumlah penerima BLTS berkurang sekitar 4.000 jiwa karena tidak memenuhi syarat.
“Ada 4.000 jiwa yang dikeluarkan dari penerimaan bantuan ini, itu rata-rata karena tidak memenuhi syarat, seperti sudah mampu, meninggal dunia, dan ada juga yang mengundurkan diri,” terang Masnun.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Lombok Tengah, Edy, mengatakan jumlah penerima BLTS mencapai 68.062 orang. Namun, data tersebut masih belum final karena dinas masih melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan guna mengetahui keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar itu layak menerima bantuan sesuai ketentuan atau tidak.
“Verifikasi ini penting dilakukan agar nantinya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran,” terang Edy.
Warga yang berhak mendapatkan bantuan, tegas Edy, adalah masyarakat kurang mampu atau yang masuk data di desil satu sampai desil empat pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikeluarkan kementerian.
“Informasinya sementara nantinya masyarakat yang akan dapat, maka suratnya nanti dari Kantor Pos. Tetapi, mekanismenya nanti apakah surat itu diantarkan ke warga atau tidak, yang jelas saat ini tahapannya masih verifikasi kelayakan atau tidaknya KPM mendapatkan bantuan berdasarkan nama yang muncul di aplikasi kami,” tutur Edy.
