Setelah menumpang dan menyewa rumah pribadi selama 22 tahun, rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun tahun ini. Anggaran persiapan pembangunannya telah dialokasikan dalam APBD 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Aries Munandar, mengatakan rumah jabatan Bupati dan Wabup Bima akan dibangun secara bertahap.
“Tahun ini mulai dibangun. Bertahap,” kata Aries kepada infoBali, Senin, (25/8/2025).
Aries mengungkapkan sebagai tahap awal pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.
“Anggaran awalnya sudah dimasukkan dalam APBD 2025 sebesar Rp 1,5 miliar,” ungkap Aries.
Aries menjelaskan besaran anggaran Rp 1,5 miliar itu akan digunakan untuk item pengerjaan pemantangan lahan pembangunan rumah jabatan Bupati dan Wabup. OPD teknis terkait yang mengerjakan proyek itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Anggaran akan terus dialokasikan setiap tahun dengan target penyelesaian pembangunannya selama 3 tahun,” jelasnya.
Aries menambahkan dimulainya pembangunan rumah jabatan Bupati dan Wabup Bima pada 2025 ini sebagai wujud komitmen Ady-Irfan (Bupati dan Wabup Bima) merealisasikan janji dalam kampanye saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Bima 2024 lalu.
“Bupati dan Wabup Bima ingin dalam pemerintahannya harus ada rumah jabatan resmi. Karena selama 22 tahun hanya menyewa rumah pribadi,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Pemkab Bima sebenarnya memiliki rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati sendiri yang terletak di Kota Bima. Hanya saja, tak difungsikan setelah terbakar pada era Bupati Zainul Arifin pada 2005 silam.
