Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, mengingatkan para kepala desa (kades) di daerah tersebut untuk mendata jumlah kepala keluarga penerima bantuan huntap tersebut dengan benar. Ia mewanti-wanti para kades agar tidak merekayasa data para penerima manfaat bantuan tersebut.
“Kalau satu rumah dua kepala keluarga, ya dua kepala keluarga,” kata Ignas Uran saat mendampingi kunjungan Wakil Gubernur NTT Jhoni Asadoma di Desa Bokang, Kecamatan Titehena, Flores Timur, Selasa (15/7/2025).
Ignas Uran menyebut sebanyak 1.700 KK pengungsi mandiri erupsi Lewotobi saat ini menerima manfaat Rp 600 ribu per bulan. Menurutnya, pemerintah menggelontorkan Rp 5,2 miliar per tahun untuk biaya makanan para pengungsi yang tersebar di empat pos lapangan maupun hunian sementara.
“Paling lambat Agustus sudah ada proses pembangunan hunian tetap,” imbuhnya.
Ignas mengeklaim pemerintah mempertimbangkan tiga tempat relokasi huntap tersebut dengan kultur warga terdampak yang mayoritas petani. Ia menyebut lokasi huntap itu dekat dengan lahan perkebunan dan pertanian warga.
“Sebanyak 99 persen masyarakat agraris. Terlalu jauh memisahkan mereka dari lokasi asal,” imbuhnya.
Sebelumnya, warga penyintas erupsi Lewotobi di posko pengungsian Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Flores Timur, menyampaikan tiga keluhan kepada Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma. Tiga keluhan itu terkait biaya pendidikan, utang di bank, dan pekerjaan yang hilang.
Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma, berjanji akan memperjuangkan tiga keluhan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi tersebut. Terkait utang warga, Jhoni menjelaskan masing-masing bank memiliki aturan tersendiri dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.
“Kalau Bank NTT mungkin kami bisa fasilitasi yang terbaik seperti apa. Kewajiban itu tetap ada, tapi dengan suatu sistem pengembalian yang lebih lunak,” ujar Johni.
Pemprov NTT, Jhoni berujar, juga akan berupaya membantu biaya pendidikan anak-anak sekolah penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Demikian pula masalah pekerjaan warga yang hilang akibat erupsi.
“Saya bawa (aspirasi warga) ke provinsi untuk dibahas dan diskusikan serta bawa ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
