Mataram –
Ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami pertumbuhan selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Namun, angka pertumbuhan ekonomi di NTB memicu perdebatan publik.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan perdebatan publik soal pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 sesungguhnya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49% sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22%. Keduanya sama-sama benar, tetapi mengukur hal yang berbeda.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka 12,49% merupakan pertumbuhan triwulan IV 2025 dibanding triwulan IV 2024 (year-on-year) yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun. Sementara, angka 3,22% adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative) yang merekam rata-rata kinerja ekonomi selama empat triwulan penuh.
“Dengan kata lain, 12,49% adalah momentum kebangkitan, sedangkan 3,22% adalah potret perjalanan satu tahun,” kata Aka, sapaan Ahsanul Khalik, Rabu (18/2/2026).
Aka mengatakan data BPS menunjukkan ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi pada Triwulan I dan II 2025. Penyebab utamanya adalah penurunan tajam pada produksi pertambangan. Padahal, sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Smelter akhirnya mulai beroperasi memasuki triwulan III 2025 dan ekspor emas kembali berjalan. Walhasil, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV 2025 melonjak hingga 12,49%. Pola ini menegaskan ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.
Bahkan, Aka menegaskan, Kepala BPS NTB Wahyudin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33% secara kumulatif dan 13,7% secara tahunan jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan.
“Artinya, sektor non-tambang, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan 2025 bukan karena ekonomi rakyat melemah, melainkan akibat fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan,” tegas Aka.
Aka meminta capaian satu tahun kepemimpinan Iqbal-Dinda perlu dibaca secara adil. 2025 merupakan tahun awal operasional hilirisasi, tahun konsolidasi struktur ekonomi, sekaligus tahun peletakan fondasi transformasi.
Selain itu, indikator sosial juga terus membaik. Angka konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51%, jumlah pengangguran menurun, dan pekerja formal meningkat. Bagi Aka, hal ini menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.
Ekonomi NTB Bangkit dari Minus
Aka menjelaskan kondisi ekonomi NTB awalnya diasumsikan berjalan normal pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025. Melalui dokumen itu, pertumbuhan ekonomi NTB dirancang tumbuh 0,70 poin, dari 5,30% pada 2024 menjadi 6% di 2025.
Namun, awal kepemimpinan Iqbal-Dinda justru dimulai dengan kondisi yang jauh berbeda. Ekonomi NTB justru terkontraksi hingga minus 1,47% akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Walhasil, beban pemulihan ekonomi yang harus dilakukan Iqbal-Dinda menjadi jauh lebih berat.
Meski demikian, ekonomi NTB berhasil ditutup dengan pertumbuhan positif sebesar 3,22% hingga akhir 2025. Jika dihitung dari minus 1,47%, maka terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin atau enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD. Kondisi itu terjadi hanya dalam satu tahun kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal-Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi,” tegas Aka.
Keberhasilan ini menegaskan mesin ekonomi NTB tidak semata bergantung pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta konsumsi rumah tangga tetap bergerak dan menjadi penopang utama pemulihan.
Kinerja PDRB NTB, jelas Aka, menunjukkan arah penguatan struktur ekonomi daerah di tengah dinamika sektor pertambangan. PDRB per kapita NTB 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibandingkan 2024.
Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun, penggerak pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor bernilai tambah.
Aka mengeklaim industri pengolahan tumbuh 137,78%, jasa keuangan meningkat 28,12%, dan perdagangan naik 12,29%. Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai agenda hilirisasi mulai memberi dampak nyata.
Bahkan, secara tahunan, Aka menegaskan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48%. Kendati pertambangan masih berkontribusi besar terhadap PDRB, sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menjadi penopang utama ekonomi rakyat.
Kemudian, sektor pertanian tumbuh positif didorong lonjakan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton gabah kering giling (GKG). Perdagangan meningkat seiring naiknya aktivitas pertanian dan industri.
Tak cuma itu, akomodasi dan makan minum juga tumbuh sejalan dengan kenaikan tamu hotel hingga 30,94% dan penumpang udara sekitar 10,69%. Tak mau ketinggalan, jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga juga ikut menguat.
“Maknanya jelas, ekonomi rakyat, seperti pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata mulai kembali hidup, daya beli masyarakat terjaga, dan struktur ekonomi bergerak makin berimbang. NTB tidak hanya tumbuh karena tambang, tetapi mulai membangun basis ekonomi yang lebih inklusif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” jelas Aka.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB itu menegaskan, dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang mulai pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus tahun peletakan dasar transformasi ekonomi.
Lonjakan industri pengolahan menunjukkan hilirisasi mulai bekerja. Penguatan pertanian dan perdagangan memperlihatkan ekonomi rakyat kembali bergerak. Pariwisata dan jasa memberi efek pengganda bagi UMKM.
“Dalam perspektif satu tahun kepemimpinan Iqbal-Dinda, yang sedang dibangun bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek, melainkan fondasi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berpihak pada rakyat,” imbuh Aka.
Maka dari itu, angka pertumbuhan 3,22% adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49% adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.
Tantangan ke depan, ungkap Aka, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan justru di sinilah capaian itu patut diapresiasi. NTB tidak hanya bangkit, tetapi sedang menata ulang arah pertumbuhannya,” tegas Aka.
